Diusirnya PWI dari Gedung Dewan Pers dan Pelarangan Bagi PWI Mengadakan UKW, Wesli Nadapdap, SSi: Prihatin, Harusnya PWI Jadi Contoh Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Jurnalistik
JAKARTA, WARTAONE.CO.ID – Beberapa waktu lalu, Keputusan Pleno Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 yang dikeluarkan memicu kontroversi dikalangan media massa. Keputusan tersebut dikeluarkan menyikapi dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang hingga saat ini belum menemukan titik terang, yakni antara kepemimpinan Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
Situasi ini membuat Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, mengambil langkah tegas. Salah satu poin dari keputusan tersebut adalah pelarangan bagi PWI untuk mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung Dewan Pers, yang sebelumnya menjadi salah satu tempat rutin pelaksanaan UKW oleh PWI.
Dr. Ninik Rahayu menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga integritas lembaga dan demi menunggu penyelesaian konflik internal PWI yang masih bergulir. “Kami tidak ingin Gedung Dewan Pers digunakan untuk kegiatan yang dianggap dapat memicu konflik lebih lanjut. Dewan Pers berharap PWI segera menyelesaikan masalah internalnya dan kembali solid seperti sedia kala,” ujar Ninik.
Keputusan ini juga berimbas pada pemindahan sejumlah kegiatan PWI dari Gedung Dewan Pers, termasuk kegiatan administratif dan pertemuan dengan anggotanya. Banyak pihak yang menyayangkan langkah ini, mengingat PWI adalah organisasi pers tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam dunia jurnalistik nasional.
Pendiri sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat - Forum Wartawan Berintelektual Indonesia (DPP-FWBI), yang juga selaku Pimpinan Redaksi Media WartaOne.co.id, Wesli Nadapdap, SSi, turut menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang menimpa PWI. “Sebagai organisasi pers tertua, PWI seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kehormatan profesi jurnalistik. Namun, sayangnya, kondisi saat ini dikotori oleh oknum-oknum yang diduga melakukan korupsi uang negara hingga miliaran rupiah. Hal ini sangat merugikan citra pers di Indonesia,” tegas Wesli.
Wesli berharap agar dualisme kepengurusan PWI dapat segera diselesaikan demi kebaikan bersama. Menurutnya, sebaiknya seluruh pihak yang terlibat dalam persatuan wartawan Indonesia (PWI) dapat menahan diri dan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
“Semoga PWI dapat kembali menjadi organisasi yang kuat dan mampu menjaga marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap media. Kami dari DPP-FWBI turut merasa prihatin atas situasi yang terjadi dan berharap ada solusi terbaik yang segera ditemukan,” tambahnya.
Situasi ini menambah panjang daftar konflik internal di berbagai organisasi pers yang beberapa diantaranya sampai saat ini masih belum menemui jalan keluar. Semoga langkah tegas Dewan Pers dapat menjadi jalan tengah dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik di tanah air. (Red)
