NASIONAL, WARTAONE.CO.ID - Mahfud MD yang membuat Keputusan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena menjadi Cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo, pada Rabu (31/1/2024) kemarin, mendapatkan banyak respon yang positif.
(Doc : Google) |
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat - Forum Wartawan Berintelektual Indonesia (DPP - FWBI) WESLI NADAPDAP SSi menyatakan memberikan apresiasi dan sangat mendukung penuh atas etika dan sikap kenegaraan yang ditunjukkan oleh Mahfud MD, yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurutnya hal itu dilakukan untuk menjaga terhindarnya konflik kepentingan dan mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara, untuk kepentingan politik berkaitan dengan pencalonannya sebagai Calon Wakil Presiden.
“Etika dan sikap kenegaraan ini menjadi yang sangat langka di tengah kemorosotan moral dan etika elit penguasa, semoga menjadi teladan dari pejabat negara atau pejabat publik lainnya, dalam menghadapi kontestasi politik saat ini,” ungkap Sekjen DPP FWBI, Wesli melalui keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Kamis (1/2/2024).
Atas dedikasi paripurna dari Mahfud MD, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat - Forum Wartawan Berintelektual Indonesia (DPP - FWBI) Wesli memberikan penghargaan dan penghormatan, yang tetap konsisten menegakkan hukum dan memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, keamanan dan politik di tengah-tengah masyarakat.
“Konsistensi ini terbukti dalam kinerjanya selaku Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, maupun dahulu selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI atau sebagai anggota Legislatif di DPR RI,” jelasnya.
Selanjutnya, Wesli Nadapdap, SSi juga meminta Presiden maupun pejabat negara atau pejabat publik lainnya untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi, menjaga dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bersih, jujur dan adil.
"Demi menjaga dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bersih, jujur dan adil, kami dari DPP FWBI meminta kepada Presiden maupun pejabat negara atau pejabat publik lainnya untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi," pungkasnya.
(Red)