MEDAN || SUMATERA UTARA, WartaONE.CO.ID - Sekretaris Gerakan Pemuda Ka'bah, Daffa Riyadh Aziz masih bertanya tanya tentang apa sebenarnya tujuan di berlakukannya PPKM di kota medan.
Ia mengatakan sampai saat ini pemberlakuan PPKM di kota medan ini masih rancu dalam pelaksanaannya. Karena seharusnya masih banyak yang harus di benahi sebelum surat edaran walikota itu dikeluarkan," ucap daffa.
Misalnya, PPKM di berlakukan untuk menekan angka kerumunan guna menekan penyebaran wabah covid 19,bener gak sih..? tapi nyata nya yang terjadi di lapangan adalah petugas satgas yang bekerja mengurai kerumunan dengan cara berkerumun,kan lucu melihatnya,pungkasnya.
Sama halnya seperti petugas memerintahkan agar toko toko baju yang ada di pinggiran jalan seperti jalan halat dan lain lain di paksa untuk tutup,lah pemerintah harusnya berfikir, masyarakat boro boro mau beli baju, bisa beli beras buat makan besok saja sudah bersyukur, jadi ya biarkan lah mereka buka,karna tidak ada kerumunan di sana,Sambung daffa.
Sekretaris GPK juga mempertanyakan kenapa Gubernur Sumatera Utara seperti kehilangan kekuatan atas pemberlakuan PPKM ini, karna sebelum diberlakukan nya PPKM, gubsu lah yang mengatakan bahwa Sumut tidak akan latah PPKM,sesal daffa.
"Seharusnya pak edi dan pak boby itu berfikir dengan di berlakukannya PPKM, berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak masyarakat yang usaha kecil dan menengahnya hancur, dengan hancurnya ekonomi dan besarnya angka pengangguran, maka angka kriminal apakah akan menurun atau bertambah..?harusnya sampai sejauh itu pemimpin kita berfikir",cetus daffa.
Jika di bandingkan dengan ASN, institusi institusi terkait yang menjadi satgas PPKM, mereka aman aman saja.bahkan mereka di suruh work from home pun berbulan bulan, tiap tanggal 1 teng gajian masuk kerekening, jangan samakan dengan masyarakat yang bekerja dan berdagang kecil dan menengah yamg hanya mencari makan untuk keseharian,ucapnya.
Dalam wawancara bersama awak media pada jumat (16/7/2021), sekretaris GPK ini juga mengatakan bahwa pemerintah harus lebih fair dalam membuat instruksi,misalnya para pedagang makanan yang biasa buka 15 meja,kasih keringanan menjadi buka 6 sampai 7 meja agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,karna sekolah anak mereka akan tetap bayar,listrik tetap bayar, air tetap bayar, memangnya bisa bayar sekolah pake online hanya foto uang saja dan masalah selesai? kan tidak bisa,pungkasnya.
Lanjutnya, Selain itu ia mengatakan " jangan sampai masyarakat medan mengatakan bahwa dulu sewaktu medan tidak ada walikota kehidupan mereka merasa baik baik saja sedangkan sekarang dengan adanya pemimpin kota medan masyarakat merasa semakin kesusahan,tuturnya.
Pembatasan pembatasan yang sekarang di buat di beberapa titik seperti hanya menghamburkan anggaran daerah karna pembatasan di lakukan tapi para pengguna jalan masih bisa mencari jalan putar balik dengan tujuan arah yang sama dan para oenjaga pos pos pembatasan itu juga mengetahui, kan seperti bohongan jadinya,tandas daffa.
Lebih baik pak edi dan pak boby mencontohkan bagaimana cara agar tidak berkerumun guna menekan angka penyebaran covid 19, pak edi dan pak boby di rumah saja, kurangi juga pertemuan yang menyebabkan meningkatnya angka penyebaran covid 19, seperti rapat di rumah dinas walikota pada minggu (11/7/2021) kemarin, trus kurangi jumlah pengawalan walikota saat di lapangan, itu baru pemimpin yang memberi contoh,bukan mengurai kerumunan dengan berkerumun menggunakan para pengawal dan petugas petugas beramai ramai,tutup daffa. (021)
